Kendari, BKKBN --- Perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara (Sultra) sangat optimis bisa mencapai target 95 persen dalam upaya melakukan pengukuran anak balita, khususnya bayi usia di bawah dua tahun (baduta), apakah masuk kategori stunting ataukah tidak dengan menggunakan pengukuran Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM).
Pengukuran dengan EPPGBM ini di antaranya bertujuan untuk menguji kebenaran hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 yang hasilnya mencengangkan banyak pihak. Karena, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, meningkat signifikan dan dapat meresahkan unsur pimpinan di daerah ini.
Semula, dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 angka stunting Provinsi Sultra adalah 27,7 persen meniingkat menjadi 30,0 persen di tahun 2023 sesuai SKI.
Itulah sebabnya seluruh stakeholder terkait yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mulai dari tingkat provinsi yang diketuai Wakil Gubernur (di Sultra saat ini diketuai oleh Sekretaris Daerah mengingat kekosongan jabatan wakil gubernur) hingga para kepala desa dan lurah sebagai ketua TPPS pada level pemerintahan terbawah, bergerak.
Mereka saat ini bahu membahu dan bersungguh-sungguh agar seluruh masyarakat (khususnya ibu hamil, ibu menyusui dan ibu pemilik balita) bisa terlibat dalam posyandu agar (khususnya) balita mereka mendapatkan pelayanan pengukuran EPPGBM hingga 100 persen atau setidaknya di atas 95 persen.
Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Asmar, hal itu sangat penting mengingat jika balita/baduta yang diukur hanya di bawah angka 95 persen berarti tidak dapat diandalkan untuk meng'counter' data hasil SKI 2023.
Sampai saat ini, Asmar masih optimis bahwa Sultra bisa mencapai angka di atas 95 persen yang diukur, karena menurutnya, hingga Kamis, 4 Juli 2024, posisi Sultra sudah berada pada angka 93,86 persen. "Masih ada beberapa hari lagi, insya Allah Sultra bisa!" tegasnya optimis.
Ia juga berharap dari pengukuran hingga di atas 95 persen tersebut, angka stunting Sultra tidak sebesar yang dihasilkan SKI 2023 yaitu 30,0 persen.
"Harapan kita angkanya jauh lebih rendah dari 30 persen. Syukur-syukur berada pada angka 20 persen ke bawah," ujar Asmar penuh harap.
Demikian juga yang menjadi harapan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Sultra, Abdul Rahim, saat ditemui pada tempat yang berbeda.
Rahim bersama seluruh jajarannya saat ini tengah gencar-gencarnya turut serta mendorong seluruh komponen agar dapat mewujudkan pengukuran di posyandu hingga 95 persen dengan hasil angka stunting lebih rendah dari SKI 2023.
Itulah sebabnya belum lama ini DP3APPKB Sultra juga "turun gunung" ke beberapa kabupaten dan kecamatan yang angka stuntingnya tertinggi di Sultra untuk melakukan kegiatan Advokasi dan KIE tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bagi keluarga berisiko stunting dan ketua TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.*
0 Komentar