MALUKU TENGGARA, BKKBN --- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dr. Hasto, melakukan kunjungan kerja ke Maluku dalam rangka Penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) melalui kegiatan Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di Wilayah Khusus Kabupaten Maluku Tenggara.
Dokter Hasto sekaligus juga melakukan pemasangan kontrasepsi implan dan melakukan peninjauan ke Rumah Dataku (Rumah Data Kependudukan) di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) percontohan se Indonesia Timur, berlokasi di Desa Debut, Kecamatan Manteuw, Maluku Tenggara, Selasa (28/05/2024).
Dokter Hasto mengingatkan agar masyarakat terus melakukan gotong royong yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kegiatan yang bisa menjadi contoh kearifan lokal dan masih diimplementasikan hingga saat ini adalah posyandu.
“Kegiatan di posyandu sifatnya gotong royong. Peliharalah gotong royong itu, karena nafas dari kegiatan kerakyatan ini adalah gotong royong sejak dulu. Kearifan lokal saya kira bagian dari kegiatan masyarakat yang tidak boleh dihilangkan," ujar dokter Hasto.
Oleh karena itu, lanjut dokter Hasto, jangan menganggap bahwa kearifan lokal kalah dengan hal-hal yang modern atau kekinian. Dokter Hasto mencontohkan Kampung Debut. "Ini salah satu bukti, dengan berbasiskan budaya lokal mampu mewakili Indonesia Timur maju di tingkat nasional. Inilah Kampung Keluarga Berkualitas dan keluarga-keluarganya berkualitas," terang dokter Hasto.
Dokter Hasto mengatakan pemerintah mempunyai program meningkatkan kualitas generasi muda dengan mencegah kelahiran bayi-bayi stunting. Sebagaimana diketahui, stunting ditandai dengan tubuh pendek (walau pendek bukan berarti stunting) dan otak tidak berkembang dengan baik. Akibatnya, kecerdasan berkurang.
"Untuk itu, kita siapkan sejak hamil dan juga sampai menyusui, supaya anak sehat dan kemudian cerdas. Kalau cerdas, Insya Allah mereka akan membangun desa, membangun bangsa dengan sangat produktif," imbuhnya.
Disinggung pula oleh dokter Hasto, bahwa sesuai arahan Presiden Jokowi, prevalensi stunting ditargetkan menjadi 14 persen di 2024. Untuk merealisasikan target itu, dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa, diketuai Kepala Desa, tingkat Kecamatan diketuai Camat.
Dikembangkan pula pola koordinasi dengan melibatkan lintas sektor, seperti pertanian, gizi, puskesmas, TNI, Polri dan lainnya, yang secara bersama melakukan pencegahan munculnya kasus stunting pada anak.
"Pengaruh stunting yang paling besar ternyata bukan hanya makanan, tetapi lingkungan," jelas dokter Hasto, seraya bertanya, "apakah seluruh keluarga di Desa Debut sudah memiliki jamban?"
"Desa yang agak jauh dari kota biasanya jawabannya tidak 100 persen. Di Pulau Jawa saja masih ada yang rumahnya belum ada jamban. Tapi di sini, di desa ini, luar biasa, sudah 100 persen memiliki jamban semua," urai dokter Hasto.
Dokter Hasto mengingatkan bila air tercemar oleh kotoran manusia akan mudah terjadi penyakit diare. Akibat diare perkembangan anak akan terganggu dan suatu saat nanti kehidupan mereka tidak akan mencapai sukses. "Salah satu yang mempengaruhi stunting adalah tempat pembuangan air besar," terang dokter Hasto.
● Peraturan Walikota Tual
Pada hari yang sama, dokter Hasto juga membuka kegiatan Rapat Koordinasi Tim PPS di Balai Kota Tual. Dokter Hasto menyerahkan bantuan untuk keluarga risiko stunting serta melakukan peninjauan pelayanan KB di Puskesmas UN, Kota Tual, Maluku Tenggara.
Hadir Pj. Walikota Tual, H. Akhmad Yani Renuat. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tual telah melaksanakan beberapa langkah strategis. Di antaranya menerbitkan Peraturan Walikota Tual Nomor 32 Tahun 2022 tentang Peran Kelurahan atau Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Kota Tual.
Guna mencapai kata sukses soal stunting, setiap desa Di Kota Tual dalam mengalokasikan anggaran APBD untuk program Dashat atau Dapur Sehat Atasi Stunting.
Pj. Walikota juga menjelaskan bahwa kader posyandu telah pula melakukan penyuluhan dan pengadaan makanan tambahan bagi bayi, anak dan ibu hamil. Tahun 2024, Pemkot Tual memetakan intervensi terhadap 30 desa/kelurahan yang menjadi lokus stunting. Bandingkan dengan tahun 2023 yang hanya 19 desa.
Juga disampaikan, bahwa Pemerintah Kota Tual telah menindaklanjuti MoU antara BKKBN dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam rangka penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Dijelaskan, bahwa Pemerintah Kota Tual juga menggelar aksi intervensi konvergensi peningkatan gizi bagi bayi dan ibu hamil. "Kami menggunakan Dana Desa yang dialokasikan untuk percepatan penurunan stunting, selain juga bisa digunakan untuk kesehatan,” kata Pj. Walikota.
"Pemerintah Kota Tual pada bulan Juni 2024 siap melaksanakan intervensi serentak, sebagaimana diamanatkan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting di daerah," ujar Pj. Walikota Tual.
Memberikan tanggapan terkait program Dashat, dokter Hasto mengatakan, "Saya pernah dipesan utusan pemerintahan yang akan datang untuk membuat kebijakan makan siang gratis. Saya harus melihat kondisi program Dashat. Saya kira nanti bisa nyambung dengan program-program pemberian makan gratis itu," kata dokter Hasto.*
Penulis : Tri Wulandari Henny Astuti
Editor: Santjojo Rahardjo
Tanggal Rilis: Selasa, 28 Mei 2024
Source : BKKBN
0 Komentar