SEMARANG, BKKBN --- "Saya sudah vasektomi sejak tahun 1990", ujar Paryadi dengan bangga menjawab pertanyaan saat berdialog dengan dokter Hasto, Kepala BKKBN RI.
Dialog akrab tersebut berlangsung pada kegiatan Temu Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Jawa Tengah, yang dilaksanakan Senin (25/03/2024), di BPSDM Banyumanik Semarang.
Tidak hanya Paryadi, ada beberapa peserta Temu Kader yang juga sudah memakai metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Hal baik tersebut tentu saja mendapatkan apresiasi penuh dokter Hasto.
Korelasi pemakaian kontrasepsi dengan penurunan stunting tentu berkaitan erat. Dengan pemakaian kontrasepsi, promo 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu dekat jarak kelahiran) dapat dilaksanakan, sehingga risiko melahirkan bayi yang terpapar stunting dapat dihindari.
“Kita harus punya komitmen yang fokus terhadap program penurunan stunting dan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Kita harus dapat memberikan contoh perilaku yang baik, dan tidak hanya ucapan saja. Teman-teman kader PPKBD yang sudah memakai kontrasepsi jangka panjang (vasektomi dan tubektomi) merupakan salah satu contoh teladan kepada masyarakat,” papar dokter Hasto.
Dalam arahannya, dokter Hasto memaparkan ada lima pilar dasar mensukseskan program Bangga Kencana dan penurunan stunting. Setelah pilar yang pertama komitmen, pilar kedua adalah penyampaian informasi sebaiknya menggunakan metode massive information system.
“Gethok tularnya ke masyarakat harus kenceng. Meski uangnya (program) hanya sedikit kita bisa menggunakan banyak cara untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat," papar dokter Hasto.
"Perubahan perilaku dalam masyarakat bisa terjadi dengan penyampaian informasi baik yang terus menerus," tambahnya.
Pilar selanjutnya adalah peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah Desa.
Pilar keempat, harus tersedia bahan makanan dalam masyarakat. Makanan berprotein hewani tidak harus mahal. Dokter Hasto mencontohkan protein yang terdapat di ikan lele lebih baik daripada protein hewani yang berasal dari ayam atau daging.
Pilar yang terakhir adalah penguatan dan pengembangan sistem data informasi. “Dengan bangga saya sampaikan bahwa SIGA (Sistem Informasi Keluarga) BKKBN menjadi satu-satunya data tolak ukur program Bangga Kencana,” kata dokter Hasto.
Dokter Hasto mengatakan ada tiga tantangan penurunan stunting dalam masyarakat, menyangkut perilaku makan, perilaku sanitasi dan perilaku reproduksi.
Pun dengan kagum, dokter Hasto mengatakan, “BKKBN tanpa adanya kader PPKBD tidak ada apa-apanya.” Untuk diketahui, kader PPKBD merupakan ujung tombak pelaksanaan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di lapangan.
Kader PPKBD merupakan unit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Peran kader PPKBD dalam masyarakat sangat strategis. Mereka sangat dekat dan mengenal lingkungan masyarakatnya,” ujar dokter Hasto.
Lanjut dokter Hasto, salah satu penyebab penurunan stunting yang tidak terlalu signifikan adalah perilaku masyarakat. “Standar prevalensi angka stunting dari WHO (Badan Kesehatan Dunia) kurang lebih 20%. Sehingga kalau bisa prevalensi angka stunting di Indonesia bisa di bawah 20%," urai dokter Hasto.
Beberapa tantangan penurunan stunting dalam masyarakat menyangkut perilaku makan, sanitasi dan perilaku reproduksi. Untuk itulah, kata dokter Hasto, peran kader PPKBD membantu menyosialisasikan program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting sangat dibutuhkan.
Menilik hasil survei prevalensi angka stunting, dokter Hasto menyebut jangan berkecil hati. “Ibaratnya hasil survey itu adalah quick count, sedangkan hasil ePPGBM yang terdata benar dalam masyarakat adalah real count. Mari, kita bersama-sama berdoa untuk hal yang terbaik," jelasnya.
Peran kader PPKBD dalam masyarakat memang sangat strategis. Mereka sangat dekat dan mengenal lingkungan masyarakatnya. "Mereka merupakan ujung tombak sebenarnya pelaksanaan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting dalam masyarakat," imbuh dokter Hasto.
Terbentuknya Perkumpulan PPKBD Jateng
Muryadi, Ketua Paguyuban PPKBD Jawa Tengah mengungkapkan rasa syukurnya. “Perkumpulan PPKBD Jawa Tengah per tanggal 12 Januari 2024 sudah disahkan oleh Kemenkumham menjadi perkumpulan yang sudah berpayung hukum," ujar Muryadi.
Pengesahan Perkumpulan PPKBD Jawa Tengah oleh Kemenkumham merupakan buah dari perjuangan panjang kader PPKBD sejak tahun 2014, dengan dibantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.
Kolaborasi apik ini membawa perkumpulan PPKBD Jawa Tengah menjadi perkumpulan PPKBD yang pertama di Indonesia yang sudah diakui secara hukum.
Disebutkan oleh Muryadi, jumlah PPKBD di Jawa Tengah sebanyak 9.249 orang. Jumlah sub-PPKBD 45.863 orang. “Kami bangga bisa banyak membantu, dan tidak hanya mengenai KB, tetapi sampai dengan semua program Bangga Kencana,” tegas Muryadi.
Komitmen kuat PPKBD Jawa Tengah patut diacungi jempol. Dukungan harus dilakukan dan terus menerus untuk memperkuat komitmen PPKBD dalam mensukseskan program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting.
Peran PPKBD
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, SE, MM berujar, “Kader PPKBD tahu persis apa yang dibutuhkan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan PPKBD adalah pendekatan kemanusiaan.” Sumarno menambahkan kehadiran Kepala BKKBN menjadikan motivasi bagi kader PPKBD dalam meningkatkan capaian program Bangga Kencana.
“Progres stunting cukup berat, salah satu problemnya adalah masalah data. Data yang mana yang akan dipakai, seharusnya yang digunakan untuk pengukuran adalah by name by address,” ujar Sumarno.
Senada dengan dokter Hasto, Sumarno berpendapat bahwa peran PPKBD sangat strategis dalam masyarakat, untuk memberikan edukasi agar masyarakat mempunyai kepedulian untuk merubah perilaku mereka, peduli dengan kesehatan dan utamanya penurunan stunting.
Pada kesempatan ini juga diberikan bantuan donasi bagi korban terdampak banjir di Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati.
Donasi dari BKKBN Jawa Tengah, Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Jawa Tengah, Korpri, dan PPKBD berjumlah Rp 77 juta.
Kegiatan Temu Kader PPKBD, selain dihadiri kurang lebih 600 peserta juga dihadiri Deputi ADPIN BKKBN, Asisten Pemerintahan bidang Kesra Jawa Tengah, Direktur Advokasi dan KIE BKKBN, Plt. Direktur Lini Lapangan BKKBN, Kepala BKKBN Jawa Tengah, Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Ketua IPeKB Jawa Tengah, Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Tengah, dan Tim Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.*
Penulis : Rahmitasari P
Fotografer : Dadang Supriatna
Editor : Santjojo Rahardjo
Source : BKKBN
0 Komentar