MATARAM — Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengatakan bahwa keluarga harus dijadikan arus utama pembangunan.
“Arahan Bapak Presiden bagaimana keluarga itu menjadi bagian yang diarusutamakan di dalam pembangunan. Kalau kita sudah menganggap bahwa sumber daya manusia itu menjadi hal yang penting, maka ada sense of urgency. Biasanya banyak orang yang tidak punya perhatian terhadap kualitas SDM, sehingga sense of urgency -nya itu tidak muncul di situ. Oleh karena itu, kita sepakat bahwa kita sudah bagus bahwa sekarang ini NTB sudah memprioritaskan, dan punya rasa bahwa ini adalah suatu hal yang penting, yaitu kualitas SDM khususnya stunting,” ungkapnya saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Koordinasi Stunting Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dilaksanakan secara hybrid di Hotel Golden Palace, Mataram pada Rabu (13/12/2023).
Hal lain, menurut Dokter Hasto adalah bagaimana kesadaran untuk makan makanan bergizi sebagai langkah nyata dan konkrit dalam menurunkan stunting khususnya di NTB.
“Kesadaran untuk mengkonsumsi makanan yang bervariasi itu juga menjadi bagian dari urgency yang harus dikedepankan. Kalau ada orang yang mengarusutamakan pembangunan katakanlah SDM itu mengarusutamakan gender atau perempuan, ini juga kita bisa mengarusutamakan bagaimana kita mengkonsumsi nutrisi gizi yang baik. Karena semakin bukti menunjukkan bahwa semakin ke pelosok desa, variasi makannya semakin tidak bagus. Nah ini juga barangkali tadi langkah-langkah nyata yang ditunjukkan untuk membuat orang itu mau makan yang bervariasi, seperti yang disampaikan yang tadi dirilis oleh Pak Kepala Dinas Kesehatan (Provinsi NTB), itu langkah nyata dan konkret yang harus dilakukan,” jelas dr. Hasto.
Strategi menurunkan stunting memang butuh prioritas agar bisa fokus pada daerah-daerah yang stuntingnya masih tinggi, di sisi lain juga harus memegang teguh asas keadilan dan pemerataan.
“Jadi equal equity itu menjadi konsep yang selalu kita pegang teguh tentunya, hingga itu bagian dari strategi.” kata dia.
Kemudian juga melihat faktor-faktor lain, selain ada faktor sensitif dan spesifik, memang ada faktor menengah. Faktor yang tidak jauh dan juga tidak dekat sekali seperti Total Fertility Rate (TFR) dan Age Specific Fertility Rate (ASFR) pada usia 15-19 tahun yang juga sangat berpengaruh terhadap penurunan angka stunting. Dompu, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa memiliki ASFR yang masih cukup tinggi sehingga misalnya strategi prioritas program di Dompu dengan pendewasaan usia pernikahan akan sangat signifikan untuk menurunkan stunting. Inilah bagian strategi, kata Dokter Hasto.
“Nyata itu juga strategis, jadi dengan kita mengintervensi yang tepat permasalahan, jadi ketika kita di Dompu mau berbuat apa, kemudian di Lombok Barat mau berbuat apa, itu sesuai dengan faktor risiko yang muncul di sana. Jadi saya kira ini satu hal yang penting untuk kita sikapi bersama, memaksimalkan kecerdasan untuk menembak lebih tepat, sesuai dengan diagnosisnya di masing-masing wilayah,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia menyoroti permasalahan sensitif setiap wilayah seperti sanitasi dan jambanisasi.
“Kalau mengintervensi Lombok Timur sama Lombok Tengah itu bisa jadi semua NTB bisa turun sekali, sehingga saya kira ini perlu perhatian, ini sumber air yang tidak layak dan seterusnya ini hasil pendataan yang terkini, yang dari 2023, masih di Lombok Utara, persentase air minum yang kurang layak, meskipun persentasenya tidak besar hanya 6%, Lombok Barat hanya 4%, tetapi ini sebagai suatu guidance lah untuk kita memberikan perhatian yang lebih kepada Lombok Timur. Begitu juga jamban, tentu ini di Lombok Barat masih cukup tinggi, 21,8%, di Bima masih 18%, ini mungkin juga menjadi guidance bahwa pembangunan jamban rumah tidak layak itu menjadi penting,” terangnya.
Tiga Indikator
Sementara itu dalam evaluasi ini, Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS, menyoroti beberapa aspek penting. Diantaranya beberapa catatan untuk Kabupaten Kota yang masih tinggi angka stuntingnya dibanding dengan yang lain perlu fokus pada 3 indikator yaitu penggunaan alat ukur yang sesuai standar tidak lagi memakai dacin sebagai alat ukur melainkan antropometri, peningkatan sumber daya manusia atau kader posyandu, dan penguatan SOP di level posyandu. Ia juga menyoroti tindakan nuata seperti mengubah perilaku makan pada anak.
“Pagi tadi, kami berdiskusi dengan teman-teman dari TNI AD terkait penanganan stunting dimana fokusnya adalah pada tindakan nyata, seperti memberikan pesan edukatif untuk mengubah perilaku anak yang suka makan snack, yang ternyata bisa mengurangi nafsu makan, dan selain itu, kami juga membahas perlunya penguatan SOP yang sudah ada untuk mengurangi kesalahan, terutama di level posyandu, sesuai dengan arah transformasi kesehatan yang menekankan pentingnya pelayanan primer,” ucap Lalu Hamzi. Ia juga mengharapkan semoga gerakan seperti bakti stunting atau orang tua asuh dapat berlanjut.
Inovasi Desa
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M. Si., yang juga menyampaikan sambutannya mengatakan bahwa walaupun angka prevalensi stunting di NTB pada data SSGI Tahun 2022 masih 32,7%, tapi sepanjang tahun 2023 banyak inovasi-inovasi yang dilakukan dalam upaya menurunkan stunting.
“Di Nusa Tenggara Barat ini banyak sekali melakukan inovasi. Bahkan setiap desa memiliki inovasi. Kemarin di Sumba Barat Ijin Pak Wakil, kami bersama Pak Wakil membuka pelatihan inovasi percepatan penurunan stunting bagi TPPS Desa. Hampir semua desa ikut lomba itu dan semuanya memiliki inovasi. Demikian juga pada level kabupaten, level provinsi, inovasi banyak kita sudah telurkan. Alhamdulillah kemudian Bapak Pejabat Gubernur kemarin menerima penghargaan dari Bapak Menteri dalam negeri sebagai provinsi sangat inovatif. Kami yakin, Bapak Kepala Dinas Kesehatan yang mewakili Bapak Pejabat Gubernur juga yakin. Salah satu kenapa kita terpilih dan mendapatkan penghargaan menjadi provinsi paling inovatif. Salah satunya karena banyak inovasi dalam percepatan penurunan stunting,” ucapnya.
Forum Koordinasi Stunting tingkat provinsi NTB yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M. Si., Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS., dan hadir secara virtual, Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K). Pertemuan ini bertujuan untuk melaksanakan evaluasi laporan TPPS Mesut 2 serta meningkatkan koordinasi antar OPD dan pemangku kepentingan dalam percepatan penurunan stunting di provinsi Nusantara Barat.
Penulis: Rizky Fauzia
Editor: Kristianto
Source: BKKBN
0 Komentar