Pelatihan Fasilitator Tim Pendamping Keluarga dalam upaya percepatan penurunan Stunting

Prevalensi stunting dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif, Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) dalam kata sambutannya pada modul panduan pelaksanaan pendampingan keluarga mengatakan bahwa prevalensi stunting meningkat dari 35,6 persen di tahun 2007, 36,8 persen di tahun 2010, 37,2 persen di tahun 2013 dan mulai menurun menjadi 30,8 persen di tahun 2018 serta kembali turun menjadi 27,7 persen pada tahun 2019. Namun demikian, disparitas yang lebar antar provinsi serta rerata penurunan yang masih cukup lambat merupakan tantangan dalam kerangka perecepatan penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024, ujarnya.

Sebagaimana dikutip dari website resmi BKKBN bahwa pada Senin, 25 Januari 2021, selepas rapat terbatas bersama Presiden dan jajaran terkait, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai badan yang bertanggung jawab dan mengetuai pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting (kekerdilan pada anak) di Indonesia. Hingga tahun 2024 mendatang, penurunan angka tersebut ditargetkan untuk turun hingga 14 persen dari angka yang sebesar 27,6 persen di tahun 2019. BKKBN dalam menjalankan tugas ini akan dibantu oleh sejumlah kementerian yang memiliki perpanjangan tangan langsung hingga tingkat daerah dan akan segera menyusun langkah konkret, detail, serta terukur berdasarkan data pemetaan angka stunting yang telah ada.

Sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat, Wahidin, M.Kes, menuturkan bahwa angka prevalensi stunting di Jabar hingga tahun 2021 mengalami penurunan cukup signifikan. Wahidin mengungkapkan, "angka stunting Jabar kini berada di angka 24,5 persen, angka ini menurun cukup signifikan dibanding tahun 2018 yaitu 31,5 persen," kata Wahidin. Adapun tiga wilayah dengan prevalensi tinggi 30-40 persen itu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Sementara yang sesuai dengan ketetapan batas maksimal WHO yaitu di bawah 20 persen atau seperlima dari jumlah total anak balita hanya di tiga wilayah yaitu Kuningan, Depok dan Kota Sukabumi.

Dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting khususnya di Jawa Barat, maka Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat mengadakan Pelatihan Fasilitator Tim Pendamping Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 16 Angkatan dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dimana pesertanya terdiri atas Penyuluh Keluarga Berencana, Unsur Dinas KB yang menangani permasalahan stunting, serta mitra dari unsur PKK dan Bidang Tingkat Kabupaten/Kota. Jumlah peserta yg mengikuti pelatihan Fasilitator Tim Pendamping Keluarga Tingkat Kab/Kota ini sebanyak 747 orang terbagi di empat lokasi penyelenggaraan yang dilaksanakan secara daring yaitu : di Balatbang BKKBN Jabar, Balai Diklat KKB Garut, Balai Diklat KKB Bogor, Balai Diklat KKB Cirebon. Sebagaimana telah diposting di Instagram @diklatkkbgarut, Balai Diklat Garut menyelenggarakan pelatihan Fasilitator Tim Pendamping Keluarga Tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 4 Angkatan, Angkatan 2 sejumlah 50 peserta yang berasal dari Kabupaten Sukabumi, Angkatan 6 sejumlah 48 orang yang berasal dari Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur, Angkatan 10 sebanyak 46 orang berasal dari Kabupaten Garut, serta Angkatan 14 sebanyak 49 orang peserta berasal dari Kabupaten Karawang dan Kota Depok.

Penyampaian Materi Pendataan oleh Ka. UPT Balai Diklat KKB Garut

Kepala UPT Balai Diklat KKB Garut, Mayang Mariana, M.Si, menuturkan Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari Bidan, Kader PKK, dan Kader KB ini akan melaksanakan tugas yaitu mendeteksi dini faktor resiko stunting, melakukan intervensi spesifik dan sensitif serta Pendampingan dan Surveilans yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayan rujukan, penerimaan bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan. Hal tersebut dilaksanakan untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting melalui kerjasama dengan Bidan dari Desa/Kelurahan lainnya atau melibatkan perawat atau tenaga kesehatan lainnya. "Kami berharap Melalui TPK dengan pendekatan keluarga, percepatan penurunan stunting target 2024 tercapai" ujar Mayang.

*******